Pena Nusantara | Jakarta - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengimbau pemerintah daerah (Pemda) untuk bersama-sama mendorong peningkatan partisipasi pemilih pemula. Langkah ini dianggap penting demi menyukseskan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Bahkan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga terus mengoptimalkan proses perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai bagian dari upaya tersebut.
"Kita minta agar dari jajaran pemerintah daerah berkoordinasi juga bersama teman-teman di wilayah, sekolah, panti asuhan, pesantren, untuk memastikan direkamnya [KTP untuk] pemilih pemula," ujar Bima Arya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPR RI dan Penjabat (Pj.) Kepala Daerah di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Jakarta, Senin (11/11/2024).
Bima Arya juga menyoroti pentingnya pemilih dari berbagai kalangan, termasuk kelompok marginal dan disabilitas, untuk mendapatkan haknya dalam memilih. Selain itu, aspek yang mendukung suksesnya tahapan Pilkada, seperti keamanan, terus dipersiapkan secara matang. Kemendagri bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti Polri/TNI, Satpol PP, dan Satlinmas, untuk memastikan hal ini.
Dukungan Kemendagri dalam penyelenggaraan Pilkada 2024 mencakup dorongan kepada Pemda untuk menyelesaikan realisasi Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Kemendagri juga terus menekankan pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam konteks itu, Bima Arya mengaku telah mengunjungi sejumlah daerah bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memonitor potensi terjadinya kecurangan Pilkada, khususnya yang berkaitan dengan dugaan ASN yang tidak netral.
"[Dalam pertemuan itu] kami sampaikan juga bahwa ada sanksi hukum yang bisa diterapkan [kepada pihak yang melanggar]," imbuhnya.
Dia menjelaskan, Kemendagri telah memiliki situation room yang dapat memonitor situasi di daerah menjelang Pilkada. Melalui desk Pilkada, tim Kemendagri memantau dinamika di daerah selama 24 jam.
Bima menegaskan, pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 menjadi momen bersejarah bagi bangsa Indonesia. Pasalnya, pada 2024 gelaran itu dilangsung secara serentak sebagai upaya untuk mendukung sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan Pemda.
"Pilkada serentak ini juga kita harapkan bisa memperkuat sistem presidensial kita, bisa mengokohkan kewenangan dari eksekutif, dan menyelaraskan antara pembangunan pusat dan daerah," tandasnya.
(Puspendagri/Red)
0 Komentar