Pena Nusantara | Bondowoso - Diduga Pemerintah Desa Kladi Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso melakukan praktek pungutan liar (pungli) dalam program sertifikat tanah gratis atau Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2024.
Desa kladi mengajukan proggram PTSL yang di adakan oleh pemerintah, kurang lebih untuk desa kladi ada 700 pemohon atau 700 bidang dalam program tersebut, Dugaan praktek pungli di desa kladi terungkap setelah beberapa warga di semua dusun, menceritakan kepada awak media bahwa terkait penarikan pembiayaan PTSL yang tidak sesuai saat musdes pada waktu itu, Senin (11/11/24).
"Saya bayar melalui Pak Kasun waktu itu pertama kali sebesar Rp 150.000,- untuk pembayaran sertifikat tanah dan setelah sertifikat keluar kami dimintak bayar lagi sebesar Rp 250.000 saya sebagai warga ya ikut saja apalagi yang minta Aparatur Desa," kata warga yang enggan disebutkan namanya dikediamannya.
Beberap warga saat ditemui awak media menyayangkan adanya tarikan administrasi yang tidak sesuai dengan aturan pusat tersebut.
"Kan sudah jelas berdasarkan keputusan SKB 3 Menteri kalau pemohon PTSL dibebankan biaya untuk satu bidang tanah tidak boleh melebihi Rp 150.000,- kenapa dalam hal ini Pj Kades tidak mengindahkan Peraturan Presiden (PerPres) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satgas sapu bersih Pungli dan pasal UU RI Nomor 20 Tahun 2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi," kata salah satu warga yang mewanti-wanti kepada awak media agar namanya jangan sampai terekspos.
"Saat kami temu dan saat kami konfirmasi Pj Kades Kladi di balai desa mengatakan, bahwa pembiayaan PTSL tersebut sebesar Rp 350.000 se-kabupaten dan pj kades mengatakan apakah warga kurang puas dengan pelayanan kami, "terangnya pj kades
Masih kata PJ kades, "terkait perbedaan biaya administrasi yang saya sebutkan tadi sekitar Rp.350.000 sekabupaten Bondowoso, apabila tidak sama terkait biaya tersebut saya tidak tau, malah menyarankan kami sambil nunjuk sama sekdes kladi tanya lebih lanjut, "imbuhnya
(Rudi)
0 Komentar