Pena Nusantara | Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi sekaligus mendukung langkah cepat Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dalam menangani persoalan Rumah Susun (Rusun) Pasar Rumput. Persoalan itu seperti belum maksimalnya pemanfaatan Rusun tersebut, sehingga perlu dilakukan langkah percepatan.
Dukungan itu disampaikan Mendagri saat bersama Menteri Maruarar meninjau langsung Rusun Pasar Rumput, di Kelurahan Pasar Manggis, Setya Budi, Jakarta Selatan, Minggu (27/10/2024). Peninjauan ini dilakukan saat keduanya baru saja tiba di Jakarta usai mengikuti Retreat Kabinet Merah Putih di Magelang, Jawa Tengah.
Mendagri mengatakan, Presiden Prabowo saat acara Retreat meminta agar melakukan kegiatan yang pro terhadap masyarakat kecil. Perumahan, kata dia, merupakan hal krusial yang dibutuhkan masyarakat.
“Jadi memang kami dari Magelang tadi, boleh lihat pakaiannya Pak Ara, pakaian saya, kami tidak pulang ke rumah, langsung dari Bandara Halim, langsung menyelesaikan persoalan ini,” ujarnya.
Dia menjelaskan, Rusun Pasar Rumput memang memiliki persoalan lantaran pemanfaatannya belum maksimal. Saat ini, sejumlah hunian Rusun tersebut dimanfaatkan sementara oleh masyarakat yang menjadi korban kebakaran permukiman Manggarai pada Agustus 2024. Sementara masih banyak unit yang kosong sehingga pemanfaatannya perlu dipercepat.
“Jadi mudah-mudahan dengan kecepatan Pak Ara ini kami Kemendagri 1.000 persen akan mendukung untuk teman-teman seluruh daerah kita semua juga akan bergerak,” ujarnya.
Lebih lanjut, Mendagri mengatakan, Presiden Prabowo mengarahkan agar progam pemerintah mengutamakan masyarakat kecil. Karena itu, pemanfaatan Rusun Pasar Rumput juga diarahkan agar mengutamakan masyarakat berpenghasilan rendah. “Jangan sampai tidak tepat sasaran, jatuh ke tangan yang sebetulnya penghasilannya jauh tinggi dan kemudian dia sewakan ke yang lain,” jelasnya.
Senada dengan Mendagri, Menteri PKP Maruarar Sirait menekankan agar pemanfaatan Rusun Pasar Rumput diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dirinya meminta agar biaya sewa Rusun dapat diturunkan dari semula Rp3,5 juta menjadi angka yang paling rendah Rp1.250.000. “Karena enggak mungkin rakyat kecil bisa sewa 3,5 juta sebulan, berarti tidak tepat sasaran kita untuk menolong rakyat kecil,” ujarnya.
Selain itu, berdasarkan hasil diskusi dengan Mendagri, dia mengatakan, ada sejumlah kelompok yang perlu diutamakan menghuni Rusun tersebut. Mereka di antaranya guru, Aparatur Sipil Negara (ASN), dan anggota TNI/Polri yang berpenghasilan rendah. Selain itu, Rusun tersebut juga agar dimanfaatkan oleh masyarakat milenial yang bekerja di sekitar Rusun dengan harga yang menyesuaikan penghasilan mereka.
Dalam kesempatan itu, Mendagri dan Menteri PKP yang didampingi Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi dan Direktur PD Pasar Jaya Agus Himawan meninjau kondisi kamar Rusun. Mereka juga mendengarkan aspirasi para penghuni dan langsung menindaklanjutinya. Aspirasi itu misalnya mengenai perpanjangan masa hunian bagi korban kebakaran, serta pembenahan sejumlah fasilitas.
Menanggapi itu, Menteri PKP kemudian meminta agar masa hunian korban bencana yang jatuh tempo pada 15 November 2024 dapat diperpanjang setahun secara gratis. Hal ini juga berlaku apabila ada masyarakat yang terdampak relokasi normalisasi Sungai Ciliwung. “Jadi mereka dengan masa tertentu datang ke sini gratis,” jelasnya.
(Puspendagri/Red)
0 Komentar