Header Ads Widget

Responsive Advertisement

Ticker

6/recent/ticker-posts

IWB Menilai kotak kosong Bagian Dari Demokrasi Dan Bukan Sebuah Kejahatan Politik


Pena
Nusantara | Banyuwangi - Fenomena pemasangan benner Tolak kotak kosong pada pilkada tahun 2024 di kabupaten banyuwangi mendapat beragam komentar,salah satu komentar tersebut dari keluarga besar komunitas  Info Warga Banyuwangi (IWB).

IWB menilai bahwa ada kekewatiran tersendiri dari pihak petahana akan kemengan kotak kosong.

Kendati, pihak petahana ipuk telah menerima  Rekom dari Parpol namun nampaknya rekom tersebut tidak membuat puas para pendukung Ipuk -Muji calon bupati dan wakil bupati banyuwangi tahun 2024.

"Kekuatan peta politik petahana memang luar biasa,rekom sudah di dapat, akan tetapi suara masyarakat bukan berpedoman pada rekom Parpol, masyarakat punya hak paten yang di lindungi oleh UU, dengan adanya kotak kosong sudah merupakan pilihan. Dan kini suara masyarakat akan kotak kosong pun patut untuk kita hargai,"kata Abi arbain ketua umum IWB 


Dirinya menambahkan, bahwa dinamika demokrasi tetap miliki sudut pandang berbeda dan hal tersebut mau tidak mau mesti  kita amini. Tersiar luas ungkapan jumawa dari segelintir kelompok atas di Terima nya rekom parpol oleh  petahana justru memicu beragam penilaian di tengah -tengah masyarakat. 

"Ketika masyarakat telah besuara demi sebuah  perbaikan, siapa yang akan menutup suara mereka, sedangkan melalui IWB beberapa kiriman surat telah kami berikan agar di  jawab dengan tegas oleh ipuk, akan tetapi hingga detik ini pun tak satupun surat di balas. Hanya sekedar untuk menjawab ya atau tidak.padahal, kami selaku warga banyuwangi menginginkan hak kami,bukan untuk kepentingan pribadi IWB,melainkan hak masyarakat banyuwangi,"imbuhnya 

Menurut IWB, Rentetan sebuah pertanyaan bahkan terlampirkan beberapa bukti telah ikut serta kami kirimkan,tidak hanya kepada ipuk, bahkan pengurus PAC partai serta DPP partai Hingga Tingkat DPR RI, Menpan RB dan beberapa pihak menerima Surat tembusan yang sama. Semua tidak jauh dari prihal Amir Makruf Khan terkait temuan BPK. 

"Adanya sebuah UU KIP pun tidak lagi menjadi acuan terlebih adanya  kebebasan dalam berpendapat pun tidak lagi menjadi baro meter dalam mendapatkan hak sebagai warga indonesia. Lantas kenapa kita harus perduli dengan sebuah rekom Parpol. Pilihan Parpol belum tentu menjamin kita bisa makan dan mencari biaya untuk anak kita sekolah, saat kita memperjuankan suatu  jabatan.Kotak kosong alternatif terakhir,barangkali justru akan memberikan perubahan di banyuwangi,"tutup Abi Arbain. (tim)

Posting Komentar

0 Komentar